Info Delegasi
Pengadilan Tinggi
Logo PENGADILAN NEGERI KELAS IB SITUBONDO

Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KELAS IB SITUBONDO

Jl. PB.sudirman No 97 Situbondo

itpnsitubondo@gmail.com

      Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  Alhamdulillahirobbil’ Alamin, hanya dengan Ridho Allah SWT telah terwujud Situs Resmi Pengadilan Negeri Situbondo dengan alamat www.pn-situbondo.go.id sebagai Pengadilan Negeri Klas II yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Situs ini merupakan Media Informasi sebagai tindak lanjut dan Implementasi dari Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan. Didalam Situs Resmi ini memuat tentang Informasi Profil, Program dan Kegiatan, Informasi di Bidang Hukum, Prosedur dan Statistik Perkara, Transparansi Laporan Perkara, Laporan Keuangan Perkara, Laporan Realisasi Pelaksanaan DIPA dan berita-berita lainnya termasuk Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) / Case
Selamat Datang
Surabaya, 9 Maret 2018 bertempat di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Bapak H. Abdul Kadir, S.H., M.H. melaksanakan Pelantikan dan  Pengambilan Sumpah Ibu Toetik Ernawati, S.H., M.H. Sebagai Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B Acara Pengambilan Sumpah, dan Pelantikan Ketua ini diawali dengan sidang Majelis Hakim Tinggi Jawa Timur dengan sebagai saksi dalam persidangan luar biasa tersebut yang dilanjutkan dengan dibacakannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Timur Bapak Tjahyono, S.H. Dalam acara tersebut selain dihadiri oleh Hakim – Hakim Tinggi, hadir juga Keluarga Besar dari Pengadilan Negeri Situbondo serta
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.  Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka
Zona Integritas Bebas dari Korupsi dan Reformasi Birokrasi
Pada hari Rabu Tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Clarion Makassar berlangsung Penyerahan Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Se-Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang Mulia Prof Dr. M. Hatta Ali, SH, MH, dan Dirjen Badilum, Dr. Herri Swantoro, SH, MH. Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B mendapatkan Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu  dari Direktur Jendral Badan Peradilan Umum, dengan predikat A “Excellent” penghargaan diterima oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B Ibu Toetik Ernawati, SH., MH. Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung, khususnya Badan
Penyerahan Sertifikat Akreditasi oleh Ketua Mahkamah Agung dan Dirjen Badilum

Gratifikasi
merupakan pemberian dalam arti luas. Pengaturan dan penyebutan gratifikasi
secara spesifik dikenal sejak disahkannya U
ndang
-
U
ndang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan atas Undang
-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang
-
undang memberikan kewajiban bagi pegawai negeri
atau penyelenggara negara untuk melaporkan pada KPK setiap peneri
maan gratifikasi yang
berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban penerima. Jika
gratifikasi yang dianggap pemberian suap tersebut tidak dilaporkan pada KPK, maka terdapat
resiko pelanggaran hukum baik pada ranah administratif ata
upun pidana.
Ada dua sisi yang seimbang pada ketentuan tentang gratifikasi. Di satu sisi, Pasal 12B UU
Tipikor mengatur ancaman pidana yang berat, namun di sisi lain Pasal 12C UU Tipikor justru
memberikan ruang bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara
untuk lepas dari jerat
hukum dalam hal pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut melaporkan
penerimaan pada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak gratifikasi
diterima. Oleh karena itu, jika dilihat dari aspek strategi pember
antasan korupsi, ketentuan
tentang gratifikasi sesungguhnya berada pada dua ranah sekaligus, yang tidak hanya dari
aspek penindakan, akan tetapi memiliki dimensi pencegahan yang kuat.
Dari aspek pencegahan ditekankan pada beberapa hal, yaitu:
1.
Pengendalian
lingkungan yang berintegritas di kementerian, institusi Negara dan
sektor swasta melalui pelaporan gratifikasi dan pencegahan korupsi;
2.
Mencegah adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik
atau tugas lainnya dari pegawai negeri dan p
enyelenggara Negara;
3.
Membangun budaya transparansi, akuntabilitas dan integrtitas;
4.
Perlindungan hukum terhadap pelapor; dan,
5.
Pemetaan area rawan gratifikasi untuk kepentingan pencegahan korupsi.
Akan tetapi, dalam praktek, seringkali ditemukan upaya pemben
aran terhadap penerimaan
gratifikasi. Berkembangnya adagium “tidak boleh menolak rejeki” semakin memperkuat
kebiasaan tersebut hingga nyaris
menjadi
perilaku keseharian, termasuk dalam pelayanan
publik di masyarakat. Sehingga dikenal berbagai istilah seper
ti “uang terimakasih”, “uang
lelah”, “biaya kopi” atau istilah lain yang mirip. Pembenaran menggunakan alasan kebiasaan,
adat istiadat, dan bahkan perayaan agama juga tidak jarang mengemuka. Mengacu pada data
Global Corruption Barometer
(GCB) Tahun 2013 ya
ng dirilis
Transparency International
, untuk
mendapatkan pelayanan publik 71% responden mengatakan mengeluarkan “uang pelicin”
agar dapat mengakses pelayanan publik. Empat latar belakang utama pembayaran uang
pelicin tersebut adalah: satu
-
satunya cara mend
apatkan pelayanan (11%); mempercepat
pengurusan (71%); mendapatkan pelayanan lebih murah (6%); sebagai hadiah atau ucapan
terima kasih (13%).
Dari sudut pandang pelaku usaha atau pihak swasta, ragam sebutan gratifikasi tersebut
sesungguhnya dilihat sebagai
biaya tambahan, yang memicu fenomena ekonomi biaya tinggi.
Hal ini terjadi hampir di semua ruang gerak pelaku swasta yang bersinggungan dengan tugas
dan fungsi institusi pemerintah. Biaya tambahan seperti ini tentu saja berimplikasi pada harga
sebuah prod
uk hingga sampai di tangan konsumen. Dengan kata lain, masyarakatlah sebagai
konsumen akhir yang menanggung “biaya gelap”.
 
Pedoman Pengendalian Gratifikasi
2
Terdapat juga keragaman pemahaman tentang gratifikasi. Ada yang memahami gratifikasi
identik dengan sesuatu yang selalu salah, a
-
mora
l dan bahkan menyamakan gratifikasi
dengan suap. Padahal mengacu pada Penjelasan Pasal 12B UU Tipikor, kata gratifikasi
sesungguhnya bermakna netral, yaitu: pemberian dalam arti luas yang dapat berbentuk uang,
barang atau fasilitas lainnya. Gratifikasi men
jadi sesuatu yang terlarang ketika pihak penerima
adalah pegawai negeri atau penyelenggara Negara, penerimaan berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban penerima. Gratifikasi itulah yang disebut
pada Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor
sebagai “gratifikasi yang dianggap pemberian suap”.
Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang
gratifikasi, menguraikan proses pelaporan, aspek pencegahan dan penindakan, serta
pengenalan Sistem Pengendalian Gratifi
kasi. Sehingga, keberadaan Pedoman ini diharapkan
dapat membantu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk menyusun aturan
internal dan menerapkan sistem pengendalian gratifikasi, termasuk diantaranya menyusun
regulasi internal dan membentuk Unit Pen
gendali Gratifikasi (UPG).
Bagi institusi pejabat publik dan sektor swasta, juga dimungkinkan membentuk unit khusus
untuk menjelankan fungsi pengendalian gratifikasi. Perkembangan pengaturan subjek hukum
dalam tindak pidana korupsi dengan ruang lingkup yan
g lebih luas, yaitu Pejabat Publik
(
public official
) menunjukkan pentingnya tindakan awal pencegahan korupsi dan pengendalian
gratifikasi di institusi pejabat publik. Demikian juga sektor swasta. Posisi pelaku usaha yang
potensial sebagai pihak pemberi gra
tifikasi dan kewajiban menjalankan prinsip
-
prinsip
good
corporate governance
(GCG) yang telah mulai diterapkan di sejumlah korporasi besar
menunjukkan urgensi pengaturan pengendalian gratifikasi di sektor swasta tersebut.
Oleh karena itu, KPK menerbitkan P
edoman Pengendalian Gratifikasi yang secara umum
berisikan:
Prinsip
-
prinsip Pengendalian Gratifikasi;
Pengaturan gratifikasi dalam perspektif pemberantasan korupsi;
Penolakan dan pelaporan gratifikasi;
Uraian gratifikasi yang wajib dilaporkan, tidak wajib
dilaporkan dan terkait kedinasan;
Batasan nilai wajar dan persinggungan ketentuan gratifikasi dengan kegiatan
keagamaan, budaya, adat/istiadat, kebiasaan dan kondisi khusus seperti
musibah/bencana alam;
Mekanisme pelaporan gratifikasi pada KPK atau melalui
UPG;
Pengendalian gratifikasi pada institusi pejabat public;
Peran serta masyarakat dan swasta; dan,
Perlindungan terhadap pelapor.

 

Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi

SMS dan WEB Layanan Tilang

SMS dan WEB Layanan Info Tilang

Berdasarkan Perma No.12 tahun 201 (https://drive.google.com/file/d/0B4gfurW6CnWEa0d3NVAwUWxTOEE/view?usp=sharing)6  tentang Tata cara Penyelesaian Perkara Lalu lintas dengan ini pengadilan negeri situbondo memberi kemudahan
SMS dan WEB Layanan Tilang

SIPP PN SITUBONDO

Sistem Informasi Penulusuran Perkara

Sistem Informasi Penelurusan Perkara

Memudahkan Masyarakat dalam mengetahui Jadwal, dan Proses Perkara , Tahapan dll dapat di akses di : sipp.pn-situbondo.go.id
Sistem Informasi Penulusuran Perkara

Jadwal Sidang

SIPP - JADWAL SIDANG

Jadwal Sidang Perkara
SIPP - JADWAL SIDANG

 

 

 

 

 

 

 

 

Deklarasi Pencanagan Pembangunan Zona Integritas

You are here: Home

Berita


Sistem Informasi Penelusuran Perkara

SIPPAplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.

Lebih Lanjut

Pencarian Dokumen Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung

DirPutPencarian cepat Dokumen Putusan di Database Direktori Putusan Mahkamah Agung Agung Republik Indonesia

Pencarian Peraturan Perundangan, Kebijakan Peradilan dan Yurisprudensi

DJIHPencarian cepat peraturan dan kebijakan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia

 


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas