STANDAR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 

PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS 1B
       
      

Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
  
HAK PEMOHON INFORMASI DAN KEWAJIBAN PENGGUNA INFORMASI
Hak Pemohon Informasi

   1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. Setiap orang berhak :
         a. Melihat dan mengetahui informasi publik;
         b. Menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh pengadilan guna memperoleh Informasi Publik;
         c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
         d. Menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   3. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permohonan tersebut;
   4. Setiap pemohon informasi Publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila mendapat
       hambatan atau kegagalan;.
             

Kewajiban Pengguna Informasi
   1. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;.
       
HAK DAN KEWAJIBAN PENGADILAN 
Hak Pengadilan :
   1. nolak memberikan Informasi Publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. Memperoleh suatu Informasi Publik dari Badan Publik lainnya dengan mekanisme Bantuan Kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintah
       penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik;
   3. Menolak memberikan dokumen cetak terkait data elekronik yang diminta dalam sistem Informasi Pengadilan;.

Kewajiban Pengadilan :
   1. Mengikuti standar pelayanan kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi;
   2. Menetapkan dan memuktakhirkan DIP (Daftar Informasi Publik);
   3. Membuat dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik;
   4. Menyampaikan salinan laporan layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi; dan
   5. Melakukan Monev dan Pembinaan pelaksanaan layanan Informasi Publik;.

Kewajiban tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan :
   1. Perlindungan Data Pribadi yang ditentukan peraturan Perundang-undangan;
   2. Pengaburan Informasi sebagaimana yang dimaksud dalam SK KMA No. 2-144 tahun 2022;
   3. Pemenuhan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;.
       
KATEGORI INFORMASI
Informasi Publik yang wajib dibuka terdiri dari :
   1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
   2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
   3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;.
   4. Informasi ini disediakan dalam bentuk elekronik atau dokumen cetak (apabila terdapat Permohonan dari Pemohon Informasi) dengan
       memenuhi kaidah Interoperabilitas Data;.

Informasi yang tidak dapat diberikan :
    1. Informasi yang dapat membahayakan Negara;
    2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha yang tidak sehat;
    3. Informasi yang berkaitan dengan Hak dan/atau Data Pribadi;
    4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia Jabatan;
    5. Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan; dan/atau;
    6. Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan SK KMA No. 2-144 tahun 2022;.

Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
Pengadilan harus menyediakan dan mengumumkan jenis informasi berikut secara berkala :
1. Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan :
    a. Profil Pengadilan;
    b. Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan;
    c. Biaya yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak-hak Kepaniteraan lain;
    d. Agenda Sidang;.

2. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat :
    a. Hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan (Hak mendapat bantuan Hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak
        pokok dalam persidangan);
    b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan aparatur Pengadilan;
    c. Hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan aparatur Pengadilan;.
   
3. Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat :
    a. Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi, serta nama dan nomor kontak layanan informasi;
    b. Hak Pemohon informasi dalam pelayanan informasi;
    c. Biaya perolehan salinan informasi :
          1. Informasi elekronik diberikan tanpa biaya;
          2. Informasi yang diberikan dalam bentuk cetak dikarenakan biaya yang meliputi  biaya penggandaan dan biaya tranportasi jika
              menggunakan sarana berbayar;.
   
4. Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Instansi:
    a. Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan;
    b. Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
    c. Ringkasan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh BPK;
    d. Ringkasan Daftar Aset dan Inventaris;
    e. Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa;
   
5. Informasi Laporan Akses Informasi :
    Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang terdiri atas :
    a. Jumlah permohonan informasi yang diterima;
    b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;
    c. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan;
    d. Alasan penolakan permohonan informasi;
   
6. Informasi Lain :
    Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat disetiap pengadilan;.
    
7. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta :
    Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan, meliputi namun tidak
    terbatas pada :
    a. Informasi rencana pemeliharaan dan/atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik;
    b. Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan
    c. Informasi tentang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular;.
   
8. Informasi yang wajib tersedia setiap saat :
    Pengadilan wajib untuk memastikan informasi-informasi di bawah ini tersedia dan dapat diakses setiap saat oleh masyarakat :
    a. Informasi Umum;
    b. Informasi tentang Perkara; 
    c. Informasi tentang pengawasan dan pendisiplinan;
    d. Informasi tentang peraturan. kebijakan, dan hasil penelitian;
    e. Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan;.
   
9. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan :
    a. Informasi dalam proses Musyawarah hakim, termaksud  advisblaad;
    b. Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi; 
    c. SKP dan evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;
    d. Identitas pelapor yang meminta identitasnya dirahasiakan terkait pelaporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;
    e. Identitas Hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;.  
   
10. Informasi yang dikecualikan di Pengadilan :
    a. Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di Pengadilan;
    b. Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu; 
    c. Berita acara sidang dan alat bukti;.
    
PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI
Struktur PPID

    
Pelakasana Pelayanan Informasi dilakukan oleh pejabat sebagai berikut :
    a. Dewan Pertimbangan dijabat oleh Pimpinan Pengadilan dan Panitera;
    b. Atasan PPID dijabat oleh Sekretaris;
    c. PPID dijabat oleh Panitera Muda Hukum yang melaksanakan tugas dan fungsi koodinasi Layanan Informasi;
    d. PPID Pelaksana dijabat oleh Panitera Muda dan Para Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian (dalam hal tidak ada Kepala bagian);
    e. Petugas layanan informasi dijabat oleh Aparatur Pengadilan yang ditunjuk oleh Atasan PPID;.
     
PROSEDUR PENGUMUMAN INFORMASI    
   1. Pengadilan mengumumkan informasi yang harus diumumkan secara berkala menggunakan e-LID (Layanan Informasi dan Dokumentasi)
       secara Elekronik), Website Pengadilan, media sosial PPID dan/atau Pengadilan, dan media lain yang mudah dilihat masyarakat didalam
       gedung Pengadilan;
   2. Pengumuman dan penyebarluasan informasi publik wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit dilengkapi
       dengan audio, visual dan/atau braile;.
   
   PPID memperbarui informasi yang harus diumumkan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, kecuali untuk informasi sebagai
   berikut :
   1. Putusan dan penetapan Pengadilan diumumkan pada hari yang sma dengan putusan dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang
       terbuka untuk umum;
   2. Perma diumumkan paling lambat 1 minggu setelah diundangkan dan SE serta SK KMA yang bersifat kebijakan diumumkan paling lambat
       1 (satu) minggu setelah ditandatangani;
   3. Laporan Tahunan paling lambat 1 (satu) minggu setelah diluncurkan secara terbuka;
   4. Agenda sidang secara realtime pada SIP;
   5. Rekrutmen paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan;.
       
PROSEDUR PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI    
1. Prosedur Pelayanan Permintaan Informasi

   Persyaratan Pelayanan Permintaan Informasi :
          1. Pemohon informasi wajib melamirkan identitas pada saat mengajukan permintaan informasi;
          2. Petugas informasi harus membantu Pemohon informasi dalam mengajukan permuhonan;
          3. Khusus informasi untuk mendapatkan putusan MA, baru dapat diminta setelah putusan tersebut diterima oleh para pihak yang
              berperkara atau setelah 1 bulan sejak putusan dikirimkan oleh MA ke PN pengaju apabila tidak tersedia dalam SIP;
          4. Pengadilan menyediakan sarana dan prasarana Permintaan Informasi Publik dengan memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang
              Disabilitas;
          5. Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana permintaan Informasi Publik dengan dukungan teknologi informasi;.

          
2. Prosedur Persyaratan Pelayanan Permintaan Informasi

3. Pelayanan Permintaan Informasi          
   Pelayanan Permintaan Informasi :
    1. Informasi publik dalam bentuk dokumen elekronik diberikan secara cuma-cuma;
    2. Biaya Penggandaan informasi publik dalam bentuk cetak dibebankan kepada Pemohon;
    3. Biaya penggandaan merupakan biaya riil untuk menggandakan Informasi Publik termaksud biaya transportasi dan pengiriman;
    4. Pemohon membayar biaya penggandaan Informasi melalui Petugas Layanan Informasi memberikan tanda terima;
    5. Seluruh Informasi Publik yang diberikan oleh Pengadilan tidak dikenakan biaya PNBP;.
       
PROSEDUR PENGABURAN SEBAGIAN INFORMASI TERTENTU DALAM INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN    
1. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan :
    1. Data Pribadi berupa NIK dikaburkan pada keseluruhan isi putusan/penetapan :
    2. Sebelum memberikan salinan informasi kepada Pemohon atau memasukkannya dalam situs web, PPID Pelaksana wajib mengaburkan
        informasi yang dapat mengungkapkan identitas pihak dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara berikut :
        -  Mengaburkan identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara :
              1. Tindak pidana kesusilaan;
              2. Tindak pidana yang berhubungan dengan KDRT;
              3. Tindak pidana yang menurut UU tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan
              4. Tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup;.
              
2. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan :
    1. Mengaburkan Identitas Hakim, Panitera Sidang, JPU, Penyidik, saksi dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam
        keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan;
    2. Mengaburkan identitas anak yang berhadapan dengan hukum;
    3. Mengaburkan identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara :             
        -   Perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan;           
        -   Pengangkatan anak;           
        -   Wasiat; dan           
        -   Perdata, perdata agama dan tata usaha negara yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup;.
    4. Apabila dalam perkara terdapat pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran tersebut dikaburkan
    5. Gambar terkait pelanggaran kesusilaan dikaburkan;.
              
3. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan
    1. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan identitas pihak, meliputi :
        -   Nama dan nama alias;
        -   NIK/Paspor;
        -   Pekerjaan, tempat bekerja dan identitas kepegawaian yang bersangkutan dan sekolah atau lembaga pendidikan yang diikuti;.
    2. Informasi yang harus dikaburkan berkaitan dengan bukti surat dalam perkara, berupa dokumen bukti;
    3. Identitas ahli tidak perlu dikaburkan;.
              
4. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan
    1. Pengaburan dilakukan dengan cara :
        -   Menghitamkan informasi dimaksud hingga tidak dapat terbaca, dalam hal pengaburan dilakukan terhadap naskah cetak;
        -   Tidak menampilkan informasi yang dimaksud untuk publik pada SIP dan sistem informasi lainnya yang diguakan oleh Pengadilan; atau
        -   Mengganti infromasi yang dimaksud dengan istilah lain dalam naskah elekronik;.
    2. Apabila sudah terpublikasi, PPID karena jabatannya atau berdasarkan permohonan pihak terkait memerintah petugas layanan informasi
        untuk mengaburkan informasi tersebut;.

5. Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan
    1. Permohonan penghapusan atau pengaburan atas seluruh/sebagian informasi Elekronik dan/atau dokumen elekronik dari SIP atau
        sistem informasi lain yang digunakan oleh Pengadilan hanya dapat dilakukan apabila :
        -   Permintaan dilakukan oleh pihak yang bersangkutan kepada PPID; dan
        -   Pihak terkait menyertakan bukti yang menunjukan kerugian yang nyata;
    2. Pengahpusan atau pengaburan dilakukan dengan cara :
        -   Mengaburkan sebagian informasi Elekronik/Dokumen Elekronik; dan
        -   Tidak mempublikasikan Informasi Elekronik lain yang digunakan oleh Pengadilan;.
       
PROSEDUR KEBERATAN 
1. Alasan Keberatan :
    Pemohon berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut :
    -   Adanya penoalakn atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian informasi publik;
    -   Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
    -   Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
    -   Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
    -   Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
    -   Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
    -   Penyampaian Informasi melebihi waktu yang telah diatur;.

2. Prosedur Keberatan :         
PENGUJIAN KONSEKUENSI 
Pengujian Konsekuensi
    1. PPID mengkoordinasikan pengujian konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dinilai berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan   
        dengan PPID Pelaksana;
    2. PPID Pelaksana dapat mengusulkan kepada PPID untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dinilai
        berpotensi sebagai infromasi yang dikecualikan;
    3. PPID meminta pertimbangan dari Dewan Pertimbangan dalam melakukan pengujian konsekuensi;
    4. Pengujian konsekuensi dapat dilakukuan :
        -   Sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
        -   Saat ada permintaan Informasi Publik; dan
        -   Saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisi Informasi;.             

WAKTU DAN MAKLUMAT PELAYANAN 
1. Waktu Pelayanan
    1. Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada hari kerja;.
    2. Waktu Pelayanan Informasi Publik dilakukan pada :
        -   Hari Senin sampai dengan hari kamis mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 dan;
        -   Hari Jumat mulai pukul 08.30 sampai dengan pukul 16.00;.
    3. Apabila permohonan informasi atau pengajuan keberatan disampaikan setelah berakhirnya waktu pelayanan, maka permohonan tersebut
        terhitung diterima pada hari berkutnya;
    4. Permohonan keberatan yang diajukan pada hari terakhir tenggang waktu pengajuan dan diluar jam pelayanan, tetap diterima selama
        diajukan dalam jam kerja;.

2. Maklumat layanan Informasi Publik
    1. Maklumat pelayanan informasi publik berisi pernyataan sebagai komitmen dalam melakukan pelayanan informasi publik sesuai dengan
        ketentuan perundang-undangan;
    2. Maklumat dipasang pada meja informasi serta dipublikasikan dalam e-LID dengan memperhatkan aksesibilitas bagi penyandang
        disabilitas;.

LAPORAN DAN EVALUASI
Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik
    1. PPID wajib menyusun dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 1 (satu) bulan setelah pealaksanaan anggaran
        berakhir;
    2. PPID wajib menyampaikan laporan layanan informasi kepada Sekretaris Mahkamah Agung untuk dikompilasi;
    3. Laporan layanan informasi merupakan bagian dari informasi publik yang wajib disediakan setiap saat;.